Banten
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang Desak Pemkab Benahi Sistem Pendidikan
TIGARAKSA, (JT) - Diberlakukannya sistem zonasi sekolah kerap menjadi masalah baru saat musim penerimaam peserta didik baru setiap tahun. Pemerintah Kabupaten Tangerang harus mengkaji ulang dengan mata pemberlakuan sistem zonasi sekolah ini.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang Akmaludin Nugraha menyampaikan, setiap tahun dirinya didatangi para konsituen untuk memfasilitasi agar anak mereka bisa masuk ke sekolah negeri. Sementara terkendala aturan akibat ada pengaturan jarak rumah dengan sekolah.
Untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan pendidikan yang maksimal, pihaknya sudah mengusulkan pembangunan beberapa gedung sekolah baru. Misalkan untuk tingkat sekolah dasar ada di Desa Dandang, Kecamatan Cisauk, yang semula tidak ada sekolah dasar sekarang sudah ada. Belum lagi pembangunan sekolah menengah pertama yang harus ditambah karena jaraknya masih belum bisa dijangkau secara maksimal oleh masyarakat.
"Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di Kabupaten Tangerang, khususnya di wilayah perbatasan Kabupaten Tangerang dengan Bogor, tentu pemerintah harus lebih maksimal. Karena banyak masyakat yang tidak bisa sekolah ke negeri lantaran terganjal aturan zonasi," terang Akmal.
Secara terpsah, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang Ahyani mengungkapkan, aturan zonasi sekolah ini tidak efektif diberlakukan. Selain menurunkan kualitas anak yang berprestasi untuk mendapat fasilitas di sekolah negeri, juga menjadi ancaman bagi sekolah-sekolah swasta yang ada di wilayah sekitar.
Ahyani mendorong, bukan soal zonasi sekolah yang diatur oleh Pemkab Tangerang, tapi bagaimana meningkatkan kesejahteraan para tenaga pendidik dan kependidikan baik itu di negeri maupun swasta. Sehingga kualitas pendidikan di Kabupaten Tangerang yang ditingkatkan.
"Penambahan gedung baru atau ruang kelas baru saya dukung untuk memajukan dunia pendidikan, tapi kesejahteraan para guru dan kepala sekolah juga harus diperhatikan. Karena para gurulah yang dapat meningkatkan mutu pendidikan," terang Ahyani.
Menurutnya, sistem zonasi itu harus dikaji dengan matang. Karena bisa kita lihat ada gedung sekolah dibangun tapi tidak terpakai karena tidak punya murid, tapi banyak juga gedung-gedung sekolah yang overload dalam menampung anak didik.
"Ini yang harus menjadi catatan Dinas Pendidikan terkait Pendidikan di Kabupaten Tangerang. Bukan sekedar membangun gedung, tapi SDM dan prasarananya tidak disiapkan," tandasnya. (PUT)
- Bunuh Keponakan Sendiri, Sang Paman Dibekuk Polisi
- Bupati Tangerang Ikuti Rakor Pencegahan Korupsi Bersama KPK
- Polres Bandara Soekarno Hatta Bongkar Sindikat Pemalsu Hasil Swab Antigen
- Pembelajaran Tatap Muka di Kota Tangsel Segera Dibuka
- Dekatkan Pelayanan ke Wajib Pajak, Bappenda Banten Gelar Soft Launching Samsat Malingping
