Bupati Tangerang Kembali Raih Penghargaan APE

Banten

Bupati Tangerang Kembali Raih Penghargaan APE

Administrator | Kamis, 22 Desember 2016

TIGARAKSA - Pemerintah Kabupaten Tangerang kembali mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tahun 2016. Penghargaan di bidang kesetaraan gender ini diberikan langsung oleh Wakil Presiden RI di Jakarta, Rabu (21/12/2016).

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Banteng Indarto mengatakan, penghargaan APE ini diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

APE di selenggarakan sejak tahun 2014 dalam bentuk pengetahuan atas komitmen dan peran pimpinan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui pengarusutamaan gender (PUG). Penghargaan ini diberikan kepada pemerintah daerah sebagai bentuk apresiasi atas prakarsa dan prestasi yang telah dicapai kepala daerah semasa kepemimpinan yang telah melakukan pembangunan yang responsif gender.

"Penghargaan yang didapat Pemkab Tangerang sebagai bentuk apresiasi terhadap prakarsa dan prestasi yang dicapai dalam bidang kesetaraan gender," kata Banteng.

Banteng yang pernah menjabat Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tangerang ini melanjutkan, dalam pemberian anugerah APE ini pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terlebih dahulu mengevaluasi dengan mengacu tujuh komponen.

Komponen yang dievaluasi seperti komitmen kebijakan pemerintah dalam kesetaraan gender, kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan pengalokasian anggaran, alat analisis gender dan partisipasi masyarakat.

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Hj. Dhian Hartati menambahkan, penghargaan ini adalah hasil kerja keras tim. Karena dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pihaknya tidak bisa bergerak.

Untuk percepatan pengarusutamaan gender di SKPD sudah dibuat pokja PUG (pengarusutaman gender) yang ditetapkan melalui keputusan bupati dan membentuk focal point di seluruh SKPD sesuai dengan surat edaran bupati.

Untuk perlindungan perempuan dan anak juga sudah membentuk tim pembina perlindungan perempuan dan anak melalui keputusan bupati. Yang melibatkan stakeholder seperti perguruan tinggi, Lemabaga keagamaan, Kepolisian, rumah sakut dan SKPD teknis lainnya.

"Terimakasih atas kerja sama semua pihak semoga penghargaan yg diterima ini semakin menambah spirit semua untuk lebih melaksanakan pembangunan berwawasan gender," ujar Hj Dhian. (HMS/HAN)