DPRD dan Bupati Lebak Sahkan Perda Pemberian Kemudahan Berinvestasi

Banten

DPRD dan Bupati Lebak Sahkan Perda Pemberian Kemudahan Berinvestasi

Administrator | Selasa, 03 Januari 2023

LEBAK, (JT) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Kabupaten Lebak mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberian Insentif Dan/Atau Pemberian Kemudahan Berinvestasi, menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pengesahan ini dilakukan saat menggelar rapat Paripurna yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Lebak, Senin (2/01/2023). Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, menyambut baik dan apresiasi atas persetujuan DPRD Kabupaten Lebak terhadap Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberian Insentif Dan/Atau Pemberian Kemudahan Berinvestasi di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. “Dengan adanya Perda tentang Pemberian Insentif Dan/Atau Pemberian Kemudahan Berinvestasi dapat membantu mengoptimalkan penyelenggaraan investasi dan menciptakan iklim investasi serta iklim usaha yang kondusif sebagai faktor pendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lebak,” ujar Iti Octavia Jayabaya, saat menyampaikan pendapat akhir atas persetujuan DPRD Kabupaten Lebak terhadap Penetapan Raperda tentang Pemberian Insentif Dan/Atau Pemberian Kemudahan Berinvestasi menjadi Peraturan Daerah (Perda). Rapat paripurna kali ini beragendakan laporan panitia khusus, pengambilan keputusan, penetapan, dan pendapat akhir Bupati atas Raperda Pemberian Insentif Dan/Atau Pemberian Kemudahan Berinvestasi. Ketua DPRD Kabupaten Lebak, M. Agil Zulfikar berharap, Perda tersebut dapat segera diproses menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta segera disosialisasikan kepada masyarakat. “Perda tersebut harus segera diproses menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat agar maksud dan tujuan peraturan daerah dapat tercapai sebagaimana yang kita harapkan,” kata Agil. Dengan disetujuinya Perda tersebut oleh DPRD Kabupaten Lebak diharapkan dapat lebih meningkatkan iklim investasi yang berkelanjutan sehingga dapat mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. (DSH)