IPM Tahun 2019 Capai 72, Banten Masuk Kategori IPM Tinggi

Banten

IPM Tahun 2019 Capai 72, Banten Masuk Kategori IPM Tinggi

Administrator | Rabu, 16 Desember 2020

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy saat mengikuti telekonferensi penutupan Forum Konsultasi Publik RKPD.

SERANG, (JT) - Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten harus bersinergi dengan SKPD yang ada di kabupaten/kota. Hal ini untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

"Seluruh stakeholder pembangunan di Provinsi Banten harus bersinergi. Bersama-sama berkontribusi nyata dalam percepatan penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi daerah," ungkap Andika Hazrumy, Wakil Gubernur Banten dalam telekonferensi penutupan Forum Konsultasi Publik RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) 2020 yang digelar di Gedung Negara Provinsi Banten, Jl Brigjen KH Syam'un No.5, Kota Serang, Selasa (15/12/2020).

Wagub insttuksikan SKPD Pemprov Banten menjalin kerjasama atau berkolaborasi dengan SKPD pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Banten guna pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

Pada masa pandemi Covid-19 saat ini, indikator makro Banten menunjukkan tantangan yang masih harus dihadapi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten tahun 2019 telah mencapai 72,44 sehingga menjadikan Banten sebagai daerah berkategori IPM tinggi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus meningkat, dari Rp1,3 triliun pada tahun 2007, meningkat mencapai Rp7,02 triliun pada tahun 2019.

Jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari 9,22 persen pada tahun 2002, menjadi 4,94 persen pada bulan September tahun 2019. Serta berbagai capaian tata kelola pemerintahan yakni laporan keuangan Banten telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI selama empat tahun berturut-turut.

"Akan tetapi, pandemi Covid-19 berdampak terhadap kinerja dan capaian pembangunan daerah, khususnya pada indikator makro pembangunan mengalami penurunan," imbuhnya.

Wagub berharap, melalui Forum Konsultasi Publik RKPD Provinsi Banten Tahun 2022 dapat membangun optimisme seluruh stakeholder pembangunan di Provinsi Banten. Bersinergi, bersama-sama berkontribusi nyata dalam percepatan penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi daerah.

Ditegaskan, kerjasama antar perangkat daerah Provinsi Banten dengan perangkat daerah kabupaten/kota penting dilakukan dalam rangka percepatan peningkatan capaian indikator makro pembangunan Provinsi Banten. Hal itu diperlukan karena pada hakikatnya, indikator capaian pembangunan Provinsi Banten merupakan kumulatif capaian kinerja berbagai sektor pemerintah kabupaten/ kota se-Provinsi Banten.

Menurut Wagub, untuk meningkatkan IPM diperlukan penguatan sistem pendidikan, sistem layanan kesehatan dan daya beli masyarakat. Pendidikan diukur dengan angka rata-rata lama sekolah (RLS). Dimensi kesehatan diukur dengan usia harapan hidup dan daya beli masyarakat diukur dengan pendapatan per kapita.

Wagub berkeyakinan, dengan kerangka kerja kolaboratif Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dapat mensinkronisasikan berbagai target capaian sehingga indikator makro dapat meningkatkan secara berkesinambungan.

Selain itu, lanjutnya, untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) diperlukan optimalisasi investasi sektor pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, kelistrikan, perdagangan, transportasi dan gudang, pariwisata, akomodasi, real estate, layanan keuangan yang didukung oleh sistem administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien.

"Khususnya pada masa pandemi Covid-19 saat ini, bantuan kepada UMKM dan pelaku usaha pariwisata yang terdampak diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah," katanya.

Target capaian indikator makro lainnya, kata Andika, adalah mengurangi angka kemiskinan. Diperlukan perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor planning and budgeting) yang terintegrasi. Dikoordinasikan oleh Bappeda dan Dinas Sosial bersama beberapa OPD terkait. Hal itu diharapkan dalam mengurangi angka kemiskinan secara berkesinambungan melalui program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat khususnya bidang pendidikan.

Sedangkan kerangka kerja kolaboratif perangkat daerah pemerintah kabupaten/ kota dengan perangkat daerah Pemerintah Provinsi Banten dalam mengurangi angka tingkat pengangguran terbuka (TPT), kata Wagub, dikoordinasikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten bersama Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Pemuda dan Olahraga. Kolaborasi yang dilakukan adalah dalam meningkatkan pelatihan ketenagakerjaan, peningkatan penempatan dan kesempatan kerja serta program kewirausahaan kreatif yang diharapkan dapat mengurangi angka tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten. (YUB)