Banten

Masyarakat Miskin Tangerang Merkurang

Administrator | Kamis, 17 Desember 2015

TANGERANG - Jumlah masyarakat miskin di Kota Tangerang yang terdata berdasarkan data BPS tahun 2011 mengalami penurunan. Hal itu setelah dilakukan pendataan ulang terhadap data tersebut yang akan digunakan untuk penerima bantuan BPJS.

Kabid Perlindungan Sosial pada Dinas Sosial Kota Tangerang Nurhidayatullah mengatakan bahwa berdasarkan data sementara yang terhimpun untuk masyarakat miskin sesuai dengan data PPLS 2011 yang merupakan data yang berasal dari BPS sebelumnya di Kota Tangerang terdapat 29 ribu masyarakat miskin. Namun setelah dilakukan pemeriksaan dan pendataan ulang telah terjadi penurunan yang cukup signifikan saat ini berjumlah 20 ribu masyarakat miskin.

“Ya ada pengurangan sekitar 30 persen orang miskin di Kota Tangerang,”ujar Nurhidayatullah kemarin.

Dikatakannya data tersebut yang akan menjadi rujukan Dinas Kesehatan dalam program integrasi jaminan kesehatan Multiguna ke BPJS Kesehatan, Dalam data tersebut didata menggunakan kualifikasi yang juga terdapat di program Keluarga Harapan (PKH) seperti anak sekolah, ibu hamil dna menyusui.

Lanjutnya berkurangnya masyarakat miskin dalam data terbaru yang dilakukan olehnya dikarenakan terjadinya perubahan taraf hidup dari yang miskin kini menjadi sejahtera serta perubahan dari orang yang sudah meninggal.

“Data yang kami himpun akan dikirim ke Dinkes sebagai informasi terkait masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan kesehatan melalui integrasi ke BPJS,” ungkap Nurhidayatullah.

Sebelumnya diberitakan Anggaran kesehatan gratis Pemerintah Kota Tangerang pada tahun 2016 berkurang dibanding 2015. Ini karena anggaran yang sebelumnya digunakan untuk kesehatan gratis seluruh masyarakat Kota Tangerang melalui program Multiguna dialihkan ke BPJS yang dikhususkan untuk warga yang termasuk dalam kategori miskin sesuai data dari Dinsos.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Roostiwie mengatakan, alokasi anggaran kesehatan gratis pada 2016 sebesar Rp 90 miliar yang terbagi menjadi dua anggaran, yakni Rp 70 miliar untuk membayar klaim rumah sakit bagi pengobatan warga miskin dan Rp 20 miliar untuk membayar premi BPJS. Anggaran tersebut turun sekitar Rp 40 miliar dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp130 miliar.

“Turunnya anggaran karena dana PBI (Penerima Bantuan Iuran) BPJS ada yang dibayarkan oleh Pusat. Jadi hanya pengobatan warga tidak mampu saja yang dianggarkan Pemkot Tangerang,” ujar Roostiwie. (ani)