Ratusan Warga Pantura Geruduk Gedung DPRD Kabupaten Tangerang

Banten

Ratusan Warga Pantura Geruduk Gedung DPRD Kabupaten Tangerang

Administrator | Senin, 14 Oktober 2019

Ratusan warga berorasi di depan gedung DPRD menuntut pembatalan SK hasil tes calon kades.

TIGARAKSA - Ratusan warga pantura geruduk gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Senin (14/10/2019). Warga menuntut anggota dewan untuk memanggil bupati dan kepala Dinas Pememberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) terkait tes seleksi calon kepala desa (Kades).

Ratusan warga mempersoalkan tes seleksi calon kades yang diselenggarakan DPMPD melalui lembaga independen

Institute for Comunity Development (ICD). Warga menduga lembaga yang ditunjuk langsung oleh DPMPD ini tidak memiliki badan hukum yang sah dan tidak memiliki kantor resmi.

Salah satu orator Dulamin Zhigo mengungkapkan, setiap desa dipungut biaya sebesar Rp. 2.500.000 per desa. Dari 153 desa yang mengikuti pilkades serentak maka terkumpul sebanyak Rp. 382.500.000 untuk tes seleksi calon kades.

Sayangnya menurut Dulamin, anggaran sebesar itu diberikan kepada LPM secara penunjukan langsung, bukan melalui lelang tender. Ini jelas sudah menyalahi peraturan pemerintah tentang pengadaan barang dan jasa dimana anggaran di atas Rp 200.000.000 wajib dilelang.

"Kami datang ke sini bukan masalah lolos atau tudak lolos para calon kades. Tapi kami mempertanyakan penunjukan langsung tes calon kades melalui ICD. Hasil tes ini cacat hukum karena dilajukan oleh LPM bodong," ujar Dulamin yang merupakan aktivis pantura ini.

Ia menegaskan, Ketua DPRD harus turun meminta Bupati Tangerang untuk membatalkan keputusan Bupati tertkait penetapan calon kades. Sebab tes ini diselenggarakan oleh lembaga yang cacat hukum. Pihaknya bisa memastikan itu karena telah melakukan investigasi ke alamat yang tertera di kop surat ICD yakni di jalan peaantren, Cibabat, Cimahi, Bandung.

"Kabtor yang dimaksud ternyata hanya rumah tinggal. Disana tidak ada aktivitas lembaga, bahkan tidak terdapat plang lembaga. Apa ini bukan lembaga odong-odong," tegas Dulamin dalam orasinya.

Hingga satu jam lebih berorasi, tak satupun anggota DPRD Kabupaten Tangerang yang keluar menemui para pendemo. Warga berjanji akan datang kembali Kamis mendatang dengan masa aksi yang lebih besar.

"Ini aksi kita yang kedua, kalau para wakil rakyat tidak mau menemui kami, kami akan datang lagi dengan masa yang lebih banyak Kamis mendatang," tandasnya.

Selang beberapa menit warga akan membubarkan diri, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Kholid Ismail didampingi anggota dewan lainnya turun di tengah-tengah masa aksi. Ketua DPRD meminta perwakilan warga untuk menggelar diskusi di ruang rapat gabungan. (PUT)