Sidang Pembobolan Dana PSKS Molor 6 Jam

Banten

Sidang Pembobolan Dana PSKS Molor 6 Jam

Administrator | Rabu, 11 Mei 2016

SERANG - Sidang ke tiga Kasus pembobolan dana PSKS digelar Rabu (11/5/2016) di Pengadilan Negeri Serang molor selama 6 jam. Sidang yang rencananya digelar pukul 10.00 WIB, namun sidang diundur karena bentrok dengan sidang kasus korupsi dengan terdakwa TB Wawan Haeri Wardana.

Sidang ketiga dengan nomor perkara 251/pid,sus/2016/PN SRG ini dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi baru dimulai pada pukul 15.30 WIB di ruang sidang III. Kejari Tigaraksa menghadirkan empat orang saksi satu diantaranya adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Firzada Mahali. Sementara tiga orang diantaranya adalah Damanhuri, Suheri dan pegawai kantor Pos pusat yakni Apip Supriatna.

Sementara Majlis Hakim yang diketuai oleh Ahmad Saenal menyecar beberapa pertanyaan kepada Kadinsos Kabupaten Tangerang Firzada Mahali seputar mekanisme pencairan dana PSKS. Namun sayang saat hakim menanyakan jumlah penerima dana PSKS, Firzada Mahali tidak mengetahui secara pasti jumlah penerima dana PSKS. Sementara saksi lain Damanhuri pendamping PSKS menjelaskan kronologis seputar raib nya dana PSKS mulai dari proses pencairan tahap pertama dan berikutnya.

“Saya sangat terkejut saat mengecek kepada warga miskin Kecaatan Kronjo, penerima dana PSKS. Pas dicek duitnya sudah raib,” ujar Damanhuri.

Jaksa penuntut umum yang diketuai kasi Pidsus Kejari Tigaraksa Faisol mengatakan sidang yang dilaksanakan hari ini dengan agenda pemeriksaan empat orang saksi yakni satu diantaranya adalah Kadinsos Kabupaten Tangerang Firzada Mahali.

“Ya ini sidang ketiga kasus pembobolan dana PSKS dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Jaksa penuntut umum akan mendakwa kepada empat orang terdakwa dengan pasal 2 atau pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman 15 tahun penjara,” ujar Faisol.

Untuk diketahui, sebanyak 1.982 warga miskin di Kecamatan Kronjo yang memiliki kartu program simpanan keluarga sejahtera PSKS (PSKS) tidak menerima uang bantuan tersebut. Diduga bantuan dari kementrian sosial yang disalurkan melalui kantor Pos Indonesia ini raib dibobol orang tak bertanggun jawab Kecamatan Kronjo terdapat lima desa yang belum mengambil dana PSKS sebagai pengganti bantuan langsung tunai (BLT) para era presiden SBY itu. (day)