Walikota Serang Lantik Pengurus Forum Silaturahmi Pondok Pesantren

Banten

Walikota Serang Lantik Pengurus Forum Silaturahmi Pondok Pesantren

Administrator | Selasa, 23 Juni 2020

Walikota Serang Syafrudin saat melantik pengurus FSPP Kota Serang.

SERANG, (JT) - Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Banten mengukuhkan dan melantik pengurus FSPP Kota Serang. Pelantikan digelar di Aula Pemerintahan Kota Serang, Senin (22/6/2020)

Walikota Serang Syafrudin mengungkapkan, pondok pesantren (Ponpes) merupakan salah satu pendidikan penting sebagai pembentukan karakter anak-anak. Pondok Pesantren juga sebagai sarana untuk meningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Serang.

“Karena di Ponpes itu mayoritas diberikan pelajaran kepada anak adalah pendidikan agama Islam, itu juga sebagai pembentukan karakter anak-anak,” ungkap Syafrudin, usai melantik kepengurusan FSPP.

Syafrudin juga mengatakan, FSPP merupakan organisasi yang resmi dari tingkat pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah. Sehingga selama FSPP memiliki legalitas secara resmi dari pemerintah, pemkot dapat memberikan bantuan tanpa menyalahi aturan.

“Pemkot Serang nanti sesuai dengan program FSPP yang akan diberikan kepada kami, Insya Allah akan kami bantu. Termasuk sekretariat juga bila memungkinkan,” kata Syafrudin.

Syafrudin berharap, dari 201 ponpes yang belum mengurus leglitas secara resmi dapat mengurus sesuai aturan, agar bantuan yang akan diberikan Pemkot Serang kepada ponpes tepat sasaran.

“Dari 201 itu masih ada yg legalitas yang belum resmi. Kami berharap dari pondok pesantren ini agar mengurus legalitas yg benar sehingga bantuan juga akan kami berikan apabila memenuhi persyaratan,” harapnya.

Selain itu, Sayfrudin mengatakan, penolakan rapid tes yang disinyalir oleh para Kiai dan Ulama yang terorganisai oleh FSPP, karena kurangnya informasi dari satuan gugus tugas kepada para Kiai dan Ulama.

“Saya kira tidak ada yg menolak hanya Miss saja, karena dianggap tidak resmi para kiai menolak. Karena tidak ada surat pemberitahuan kepada para kiai, kalau pemkot atau dinkes memberikan info baik tertulis pasti akan diterima,” kata Syafrudin.

Kemudian Syafrudin menambahkan, rapid tes yang akan dilakukan ke Ponpes telah berjalan sesuai program dari satuan gugus tugas penananganan Covid 19.

“Sebenarnya sekarang sudah mulai, ini di MUI sudah. Dari MUI mulai nanti bagaimana program dari dinkes nanti akan terus ke pondok pesantren, karena ponpes juga ada anak muridnya yang sudah masuk tapi yang belum, mungkin belum,” tambahnya.

Ketua Fspp Kota Serang Hasanudin mengungkapkan, sikap penolakan rapid tes diindikasi ada pihak tertentu yang memanfaatkan situasi yang belum jelas dilakukan oleh siapa.

“Selama ini sebelum adanya rapid test dari pemerintah Kota Serang, sudah ada pihak- pihak lain yang bergerilya melakukan rapid test kepada para tokoh agama. Oleh karena itu secara spontan para kiai menolak rapid tes khawatir tidak resmi,” ujarnya.

Hasanudin menjelaskan, Ponpes seKota Serang, telah ada beberapa ponpes yang diantaranya sudah melakukan rapid tes, yang tidak jelas dari mana pelaksananya.

“Ponpes seKota Serang, pada saat itu ada beberapa ponpes yang diantaranya sudah di rapid tes, yang tidak jelas dari mana, karena infonya dari tim pusat,” tuturnya.

Hasanudin menjelaskan, jika pelaksanaan rapid test tidak dilakukan sesuai prosedur, membuat kecemasan para kiai. Ada kehawatiran orang yang tadinya sehat-sehat saja, tiba-tiba dinyatakan reaktif.

“Karena adanya rasa takut dari masyarakat, maka kami perlu waspada. Saya berharap rapid tes dilakukan secara resmi oleh Pemkot Serang melalui petugas medis yang sudah ditunjuk dan dilakukan ditempat-tempat yang sudah ditentukan," tandasnya. (YUB)