Nasional

Aset Negara Tak Optimal Bagi APBN, KPK Perlu Awasi Manajemen Pengelola

Jumat, 18 September 2020

JAKARTA, (JT) – Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menertibkan aset negara seperti Gelora Bung Karno (GBK), Kemayoran, dan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), agar lebih optimal bagi pemasukan negara, dinilai langkah tepat. Pasalnya, dari temuan KPK, aset negara seperti TMII, belum secara optimal ... [selengkapnya]

Dukung Perbaikan Kualitas Udara, Pertamina Gelar Program Langit Biru di Tangsel

Rabu, 16 September 2020

JAKARTA, (JT) - PT. Pertamina menggelar Program Langit Biru di Tangerang Selatan untuk mendukung penerapan udara yang lebih bersih. Dalam Program Langit Biru yang digelar mulai tanggal 13 September 2020 hingga 12 November 2020, PT Pertamina (Persero) mengajak masyarakat Tangerang Selatan untuk menggunakan bahan ... [selengkapnya]

Perlu Keterbukaan Semua Pihak Agar Otsus Papua Memberi Manfaat Besar

Rabu, 16 September 2020

JAKARTA, (JT) - Sejak 2001 Papua dan Papua Barat mendapatkan status daerah dengan otonomi khusus (Otsus). Papua melalui UU No 21/2001 dan Papua Barat melalui UU No 35/2008. Selain untuk mempercepat dan mengejar ketertinggalan pembangunan dari daerah-daerah lain. Spirit penetapan status otsus adalah pemberian ... [selengkapnya]

PKS Kritik Pemerintah Batalkan Pasal Pembentukan BUMN Khusus di Omnibus Law

Selasa, 15 September 2020

JAKARTA, (JT) - Anggota Badan Legislasi DPR RI dari fraksi PKS, Mulyanto, menyayangkan keputusan Pemerintah mencabut pasal-pasal terkait pembentukan Badan Usaha Milik Negara Khusus (BUMN-K) Migas dalam RUU Cipta Kerja. Pemerintah merasa belum lengkap mendefinisikan yang dimaksud BUMN-Khusus tersebut, baik bentuk ... [selengkapnya]

Pertamina Lakukan Efisiensi dan Jaga Produksi Migas

Senin, 14 September 2020

JAKARTA, (JT) - PT. Pertamina memastikan telah melakukan berbagai Langkah perbaikan manajemen dan strategi bisnis agar kerugian yang didera pada semester I 2020 bisa dikompensasi dengan keuntungan usaha. Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero), Emma Sri Martini, menjelaskan kerugian perusahaan murni karena ... [selengkapnya]

Pemerintah Diminta Untuk Tidak Memanjakan Smelter Asing

Rabu, 09 September 2020

JAKARTA, (JT) - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto ingatkan pemerintah agar tidak memanjakan investor smelter asing dengan berbagai insentif dan kemudahan. Menurut Mulyanto sudah saatnya pemerintah meninjau berbagai insentif dan kemudahan berusaha tersebut agar lebih efisien dan proporsional. Smelter adalah ... [selengkapnya]

FPKS Tolak Rencana Penghapusan Premium dan Pertalite

Kamis, 03 September 2020

JAKARTA, (JT) - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menolak wacana Direktur Pertamina, Nicke Widyawati, menghapuskan BBM jenis Premium dan Pertalite. Menurut Mulyanto data yang digunakan sebagai alasan penghapusan BBM murah tersebut tidak valid dan mengada-ada.  Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang ... [selengkapnya]

Gerakan Semangat Kurangi Sampah Plastik dan Majukan Perekonomian

Selasa, 01 September 2020

JAKARTA, (JT) - Karung putih berisi sampah plastik siang itu tampak pertumpukan menjulang. Pemandangan seperti ini sudah biasa ditemui di halaman bank sampah Kampung Berseri Astra (KBA) Rawajati yang berlokasi di daerah Selatan Jakarta, terutama saat sampah plastik itu akan diolah mesin pencacah plastik di ... [selengkapnya]

Dana Otsus Sudah Banyak Bantu Pembangunan di Papua dan Papua Barat

Senin, 31 Agustus 2020

JAKARTA, (JT) - Presiden Joko Widodo menetapkan dana otonom khusus (otsus) Provinsi Papua dan Papua Barat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021(RAPBN 2021) sebesar Rp7,8 triliun. Angka ini naik dari APBN Perubahan 2020 yakni Rp7,6 triliun. Sesuai dengan amanat UU, alokasi dana Otsus provinsi ... [selengkapnya]

Maraknya NIB Beralih Nama, Tanda Carut Marutnya Sistem Agraria

Selasa, 25 Agustus 2020

TANGERANG, (JT) - Informasi terkait Nomor Identifikasi Bidang (NIB) lahan yang berganti nama terus bergulir di masyarakat Pantai Utara (Pantura) Tangerang. Kasus ini muncul belakangan ini, setelah maraknya aksi jual beli tanah untuk kepentingan pengembang. Praktisi Hukum M Zakir Rasyidin menyoroti kasus peta ... [selengkapnya]