DPRD dan Pemkab Tangerang Sahkan APBD 2020 Sebesar Rp5,717 Triliun

Banten

DPRD dan Pemkab Tangerang Sahkan APBD 2020 Sebesar Rp5,717 Triliun

Administrator | Senin, 02 Desember 2019

TIGARAKSA, (JT) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang gelar rapat paripurna, Jumat (29/11/2019). Dalam rapat paripurna kali ini DPRD bersama Wak Bupati Tangerang mengesahkan APBD kabupaten Tangerang Tahun 2020 sebesar Rp 5,717 Triliun.

APBD tahun 2020 ini naik sebesar 406,68 miliyar atau 7,66 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini telah disepakati bersama dalam rapat Paripurna antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Tangerang.

Sesuai hasil pembahasan bersama terdapat hal pokok dan strategis yang menjadi prioritas utama dalam penyempurnaan Raperda APBD 2020 antara lain, sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ada peningkatan yang bersumber dari pajak daerah. Sisi Pembelanjaan Daerah penyesuaian terhadap belanja pegawai, penyesuaian belanja hibah dan pergeseran belanja langsung. Sisi pengeluaran pembiayaan pengurangan untuk penyertaan modal kepada Bank BJB dan UPDB pada Dinas Koperasi.

Dalam nota keuangan anggaran pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp 5,661 triliun. Setelah pembahasan bersama menjadi Rp 5,717 triliun bertambah sebesar Rp 56 miliyar atau naik 0,99 persen. Dengan dibandingkan APBD murni tahun 2019 naik menjadi Rp 406,68 miliyar atau 7,66 persen.

Wakil Bupati, Mad Romli mengatakan, terkait Silpa sebenarnya bukan tidak terserap secara maksimal tetapi para Kepala OPD lebih bersikap hati - hati.

“Akan tetapi kehati-hatian para kepala OPD menimbulkan, katena banyak anggaran tak banyak terserap,” singkatnya Mad Romli.

APBD tahun anggaran 2020 utamanya digunakan untuk pembangunan daerah menuju kesejahteraan seluruh masyarakat. Agar masyarakat Kabupaten Tangerang lebih gemilang.

“Mudah - mudahan silpa tahun ini tidak sebesar dari tahun lalu,” tambah Mad Romli.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Adi Tiya Wijaya mengatakan, pelaksanaan APBD ini bukan hanya pemangkasan Silpa saja, tapi rasionalisasi juga harus dilakukan. Serapan APBD harus mengedepankan kepentingan masyarakat sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Saat ini fokus pembangunan untuk mengejar pembangunan infrastruktur. Terutama untuk mengurai kemacatan jalan. Seperti pembangunan flyover di Cisauk, underpass di Bitung dan juga untuk BLK di Kosambi guna meminimalisir pengangguran," terang Adit.

Adit menambahkan, pihaknya menekankan kepada eksekutif terutama OPD agar menyerap pembangunan sesuai perencanaan. Sehingga tidak terlalu banyak menjadi silpa akibat salah perencanaan.

"Kalau kinerja OPDnya maksimal saya raaa tidak perlu ada silpa yang terlalu banyak. Karena disi lain masyatakat masih membutuhkan pembangunan, tapi di sisi lain banyak anggaran tidak terserap," tandasnya. (PUT)