DPRD Kabupaten Tangerang Berikan 22 Rekomendasi Terhadap LKPJ Bupati 2020

Banten

DPRD Kabupaten Tangerang Berikan 22 Rekomendasi Terhadap LKPJ Bupati 2020

Administrator | Senin, 05 April 2021

Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Kholid Ismail memimpin langsung rapat paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati.

TIGARAKSA, (JT) - DPRD Kabupaten Tangerang kembali menggerlar rapat paripurna, Senin (5/4/2021). Dalam rapat kali ini, DPRD Kabupaten Tangerang memberikan 22 rekomendasi kepada Pemkab Tangerang atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2020.

Pimpinan DPRD Astayudin dari Fraksi Partai Gerindra membacakan rekomendasi atas LKPJ tersebut dalam rapat paripurna kali ini. Ke 22 rekomedandasi ini, diantaranya. Laporan yang disampaikan OPD dalam LKPJ memuat capaian kinerja program dan kegiatan serta pelaksaan perda dan/tata peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

"Untuk itu ke depan laporan tersebut harus diperbaiki," ujar Astay saat membacakan sambutan.

DPRD juga mengkritik kegiatan-kegiatan yang capaian programnya di bawah 50 persen harus menjadi perhatian OPD terkait. Ke depan program kegiatan harus dikaji betul-betul dengan memperhatikan dan menimbang kejadian yang bersifat force majuere sehingga kedepan dapat diantisipasi.

"Pergeseran anggaan sampai 4x dalam menghadapi pandemi Covdi-19, perlu dilaoporkan secara transparan accountabel, akurat dan objektif. Termasuk bantuan dari pusat dan provinsi, sehiangga dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi aspek tata kelola keuangan yang baik dan benar," imbuhnya.

DPRD juga mengapresaiasi terhadap kenaikan APBD 10,13%. Sehingga APBD semula diteapkan Rp. 5,12 Triliun lebih, realisasinya mencapai Rp 5,28 Triliun tercapai (3,13%) melampaui target yang telah ditetapkan.

"Pendapatan ke depan harus ditarget optimis. Kami mendukung dan mensuprot Bapenda untuk merealisasikan Invoasi Aplikasi dan Chanel Pembayaran Pajak," tegasnya.

Menurut Astay rekomendasi ini harus ditindaklanjuti oleh Bupati dan tembusan kepada Menteri melalui Dirjen Otonomi Daerah dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Sehingga rekomndasi DPRD terhadap LKPJ Bupati harus menjadi perhatian yang serius untuk kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan tehadap masyarakat Kabupaten Tangerang yang lebih baik.

Ditemui terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Moch. Maesal Rasyid menyampaikan, apa yang menjadi rekomendasi DPRD ini akan segera dilaksanakan sebaik mungkin. Bagaimanapun, eksekutif tetap menerima saran dan masukan yang membangun dari anggota legislatif.

"Apa yang menjadi rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020 ini, tentu akan kami laksanakan sebaik mungkin di tahun ini dan tahun depan. Meski demikian, kami tetap akan mengedepankan pelayanan prioritas," tegas Rudi Maesal, panggilan akrab Moch Maesal Rasyid. (PUT)