Figur

LGBT; Didukung Atau Dikurung?

Administrator | Rabu, 24 Januari 2018

Oleh : Ocit Abdurrosyid Siddiq

Gara-gara Ketua MPR yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan melontarkan statemen dalam sebuah acara pertemuan bersama organisasi perempuan, bahwa ada lima fraksi di DPR yang bersikap biasa-biasa saja terhadap LGBT, menimbulkan polemik di kalangan politisi, pengamat, dan tokoh masyarakat. Istilah ‘biasa-biasa saja” yang dimaknai membolehkan dan tidak ada sikap penolakan atas keberadaan LGBT jelas menuai protes, khususnya dari para politisi di Senayan. Walau Zulkifli tidak menyebut nama fraksi, namun hampir semua fraksi merasa resah. Resah karena khawatir rakyat juga menuduh mereka sebagai bagian dari lima fraksi tersebut.

Ramai-ramai mereka menuntut klarifikasi untuk meminta kejelasan. Mengapa itu penting dilakukan? Karena mereka khawatir dianggap sebagai pendukung LGBT. Bila anggapan itu benar, tentu kekhawatiran lebih besar akan menimpa mereka; ditinggalkan oleh para pemilih dalam pesta demokrasi Pemilihan Umum yang akan datang. Pemilih yang mayoritas muslim dan memiliki keyakinan bahwa LGBT bertentangan dengan ajaran agama Islam. Maka, bila ingin menuai simpati dari pemilih muslim, partai politik harus memiliki sikap tegas dalam wujud penolakan atas keberadaan LGBT di negara ini.

Ada apa dengan LGBT? Apa salahnya LGBT? LGBT merupakan akronim dari Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender. Lesbian, merupakan perilaku seorang perempuan yang ditunjukkan oleh orientasi seksualnya yang menyukai perempuan juga. Gay, adalah nama lain dari homoseksual, merupakan perilaku seorang lelaki yang menyukai lelaki yang ditunjukkan dengan oreintasi seksualnya. Bisexual, adalah seseorang, baik laki-laki atau perempuan, yang memiliki kecenderungan menyukai lelaki sekaligus menyukai perempuan. Sementara Transgender merupakan seseorang yang melakukan malih rupa dari seorang lelaki menjadi perempuan, atau sebaliknya, perempuan menjadi seorang lelaki.

Perilaku keempat macam orientasi seksual ini dianggap tidak normal. Karena yang normal itu dalam bentuk berpasangan; lelaki dan perempuan. Lelaki menyukai perempuan, atau sebaliknya, perempuan menyukai lelaki. Menyukai sesama jenis, lelaki pada lelaki, dan perempuan pada perempuan, atau lelaki menyukai perempuan sekaligus menyukai lelaki, juga perempuan menyukai lelaki sekaligus menyukai perempuan, itu dianggap tidak normal. Norma itu tentu didasarkan pada alasan yang kuat. Selain ajaran agama melarangnya, juga norma budaya, serta fitrah manusia itu sendiri.

Ajaran agama menyebutkan bahwa manusia diciptakan secara berpasangan. Percampuran keduanya lewat pernikahan akan melahirkan keturunan sebagai generasi calon pengganti. Kelahiran keturunan juga terlarang bila merupakan hasil percampuran yang tidak sah. Maka, adalah mustahil bila sesama jenis kelamin bercampur dapat melahirkan keturunan. Ini adalah satu dari sekian banyak alasan mengapa percampuran sesama jenis kelamin itu terlarang. Sebagai bentuk penguatan, Al-Quran juga menceritakan tentang perilaku penyuka sesama jenis ini, dan dianggap sebagai perbuatan aib dan perilaku terkutuk.

Ajaran agama sudah dengan tegas melarang perbuatan lesbian dan homoseksual. Namun dalam konstitusi negara hal ini belum diatur dengan jelas. Atas dasar itulah DPR RI kemudian berinisiatif untuk mengatasi kekosongan hukum dengan cara memasukkan perkara lesbian dan homoseksual ini ke dalam KUHP. Namun inisiatif ini tidak berjalan dengan mulus karena adanya pengaruh dan gerakan global seperti sinyalemen yang pernah diutarakan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Mahfud MD dalam sebuah acara talkshow di salah satu televisi swasta. Dari dalam negeri juga tak kalah gencarnya gerakan tuntutan untuk mengakui keberadaan mereka.

Polemik ini sebetulnya bisa kita buat lebih sederhana bila kita meresponnya dengan benar, jernih, dan tidak emosional. Karena kadang yang membuat makin kisruh sebuah persoalan itu adalah manakala pihak-pihak yang tidak paham akan duduknya persoalan, turut larut dalam perdebatan ini. Itu pernah dibuktikan ketika kita dibuat geger oleh putusan hakim Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu. Hakim MK menolak judicial review atas perkara LGBT. Padahal hakim hanya menolak untuk membuat norma baru tentang LGBT, karena itu menjadi kewenangan legislatif. Namun khalayak kadung memaknai penolakan itu sebagai wujud dukungan hakim MK atas keberadaan LGBT. Bahkan gempa yang terjadi pasca putusan hakim MK juga dianggap sebagai ‘signal” Tuhan atas putusan itu.

Kisruh itu kini menyeruak kembali. Khalayak mengira bahwa DPR RI sedang menyusun rancangan Undang-Undang LGBT. Padahal yang sedang dirumuskan adalah RKUHP yang mendapatkan tambahan klausul yang mengatur tentang LGBT. Kisruh ini semakin bertambah ketika Ketua MPR RI menyampaikan statemen seperti yang sudah saya sampaikan diatas. Belum lagi persoalan substansi tentang keberadaan LGBT yang mendapatkan sorotan berbeda dari berbagai pihak. Sebagian khalayak bahkan ada yang beranggapan bahwa bila norma baru ini disahkan, maka akan ada persekusi atas kebiasaan pengikut kaum Nabi Luth AS ini.

Padahal, RKHUP ini bukan akan memidanakan LGBT. Yang dipidanakan itu adalah bila pengidap LGBT melakukan pencabulan dan atau perzinahan. Sama seperti yang normal atau hetero. Bila yang hetero juga melakukan pencabulan dan atau perzinahan, maka akan dipidana. Norma yang baru adalah bila selama ini cabul dan zina hanya berkonotasi pada pasangan beda jenis, kini sesama jenis kelamin juga bisa dikenakan delik pidana. Cabul dan zina, baik yang terjadi dan dilakukan pada orang dewasa juga pada anak yang masih di bawah umur. Pencabulan, dilakukan oleh seseorang atas orang lain, yang terjadi karena keinginan dan dibawah penguasaan satu pihak, sementara pihak lain melakukannya karena keterpaksaan, tekanan, dan atau ketidak-tahuan.

Sementara perzinahan merupakan hubungan intim –baik bisexual maupun heterosexual- tanpa ikatan pernikahan yang dilakukan dengan niat, disengaja, dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, bahkan atas dasar rasa saling suka. Tindak pencabulan dan perzinahan bisa terjadi antara dua orang yang berbeda jenis kelamin dan sesama jenis kelamin. Kekosongan hukum inilah yang sedang dirumuskan dan dibahas di Senayan. Jadi, bukan orang pengidap LGBT yang akan dipidana. Tapi bila pengidap LGBT melakukan pencabulan dan atau perzinahan, maka mereka akan berhadapan dengan hukum.

Karena perilaku LGBT merupakan bentuk penyimpangan, maka tak perlu didukung. Karena menurut medis LGBT itu suatu jenis penyakit, maka bisa diobati. Sebaliknya, kaum lesbi, kaum homo, banci, bencong, waria, dan yang mengubah jenis kelaminnya tak perlu khawatir dipersekusi publik. Karena penyakit mereka tak cukup dijadikan alasan bagi mereka untuk dikurung. Wallahualam. (**)

Penulis adalah warga biasa