Figur

Memetik Hikmah Vonis Kasus Persekusi Cikupa

Administrator | Minggu, 15 April 2018

Oleh : Kombes Pol H.M. Sabilul Alif

Menyikapi vonis terhadap para pelaku persekusi di Cikupa, ada beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Pertama, kita semua wajib menghormati putusan majelis hakim. Ada asas hukum res judicata pro veritate habetur, yang berarti apa yang diputus hakim harus dianggap benar.

Kedua, sebagai sesama manusia kami turut prihatin dan menyesalkan adanya peristiwa itu. Kami mafhum, mugkin ada semacam niat baik dari para pelaku saat melakukan aksi itu. Namun, dilakukan dengan cara yang salah dan melawan hukum sekaligus menerabas hak-hak privat orang lain.

Kami senantiasa berdoa, semoga para pelaku diberi kekuatan menjalani hukuman. Sebab, biar bagaima pun, mereka tetap berhak melanjutkan hidup usai mempertanggungjawabkan perbuatan. Apalagi, mereka semua sudah mengakui kesalahan dan meminta maaf. Serta, semoga keluarga mereka diberi ketabahan. Semoga, para pelaku, korban, keluarga, dan kita semua dapat memetik hikmah dari peristiwa itu. 

Ketiga, peristiwa itu benar-benar harus kita jadikan pelajaran. Mencegah kemunkaran jangan dengan kemunkaran. Apa pun alasannya, persekusi, main hakim sendiri, tidak dibenarkan. Serahkan segala persoalan terkait itu ke penegak hukum. 

Keempat, dua dari beberapa pelaku diketahui sebagai oknum ketua RT dan oknum ketua RW. Ini ironi. Sebab, jabatan yang melekat pada keduanya seharusnya membawa pada sikap bijaksana dalam menyikapi permasalahan. Sebab, dalam pranata sosial, keduanya ada dalam lingkup figur tokoh yang ucapannya didengar masyarakat.

Disesalkan, keduanya justru menjadi semacam pemantik aksi massa. Sikap dan ucapan keduanya yang harusnya menyejukkan, mendinginkan, malah membuat gaduh, panas keadaan. Sebagai pemimpian, keduanya tak memberi contoh teladan. Malah provokatif dan merasa benar sendirian.

Sikap dari keduanya itulah yang memunculkan bystander effect yakni fenomena sosial di mana semakin banyaknya saksi atau “penonton” dari sebuah kejadian darurat membuat orang-orang justru memilih untuk mengabaikan atau tidak menolong korban dari situasi darurat tersebut.

Dapat kita ketahui, korban menjadi bulan-bulanan. Banyak saksi, banyak "penonton". Namun tak satu pun yang turun tangan menolong. Hal itu salah satunya dipicu provokasi dari orang yang memiliki pengaruh di lingkungannya.

Dalam konteks inilah, perlu diresapi oleh para tokoh-tokoh terutama tokoh nasional agar berhati-hati dalam bertindak dan berkata. Sebab, apa yang dilakukan dan dikatakan dapat dijadikan semacam legitimate oleh masyarakat wabil khusus para pengikutnya. Tokoh mestinya menebar kebaikan, persaudaraan, dan penghormatan atas hak dan jalannya pemerintahan.

Selanjutnya, lost time is never found, waktu yang hilang tak akan pernah kita temukan. Maka berhati-hatilah dalam belaku dan berucap. Indonesia negara hukum, maka ada norma yang mengatur, ada proses hukum, bukan proses fatwa jalanan.

Semoga, Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua agar terhindar dari perbuat yang dapat merusak harmonisasi kehidupan. Salam.

Penulis adalah Kapolres Kota Tangerang