Pidanakan Oknum Yang Bermain dalam Pembebasan Lahan Tol Kunciran-Bandara Soetta

HUKRIM

Pidanakan Oknum Yang Bermain dalam Pembebasan Lahan Tol Kunciran-Bandara Soetta

Administrator | Rabu, 16 Januari 2019

Sejumlah pekerja bangunan terlihat serius dalam bekerja pada proyek jalan tol Kunciran-Bandara Soetta

TANGERANG - Kasus dugaan penyimpangan kewenangan dalam pembebasan lahan tol Kunciran-Bandara Soekarno Hatta (Soetta) terus bergulir. Masyarakat meminta penegak hukum mengambil langkah tegas jika ada indikasi penyimpangan dalam proyek nasional tersebut.

Direktur Lembaga Kebijakan Publik Ibnu Jandi mengungkapkan, proyek pembangunan harus dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Termasuk para pemilik lahan di sekitar lokasi pembangunan. Jangan sampai masyarakat dirugikan akibat ulah oknum segelintir orang.

Para penegak hukum menurut Jandi, harus bersikap tegas dan netral dalam menangani dugaan kasus penyimpangan pembebasan lahan tol Kunciran-Bandara Soetta ini. Jangan sampai ada manipulasi harga yang ujungnya merugikan masyarakat.

"Pidanakan saja jika ada dugaan oknum aparatur pemerintah dan tim apraisal yang berupaya melakukan manipulasi atau kongkalingkong bahkan mempermainakn harga pembebasan lahan dalam proyek nasional ini," ungkap Jandi kepada jurnaltangerang.co, Selasa (15/1/2019).

Menurut Jandi, kredibilitas tim apraisal harus dijaga dalam menentukan harga. Karena tim apraisal tidak boleh merugikan masyarakat maupun pemerintah dalam pembebasan lahan tol Kunciran-Bandara Soetta ini.

"Kejar oknum-oknum yang bermain dan berupaya pat-pat gulipat dalam pembebasan lahan tol Kunciran-Bandara Sotta ini," terangnya.

Secara terpisah, Lurah Tanah Tinggi Hadi Ismanto mengungkapkan, di Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Tangerang, terdapat sekitar 640 bidang lebih yang tergusur proyek tol Kunciran Bandara-Soetta. Hingga saat ini baru sekitar 550 yang sudah lunas pembayaranya dari pemerintah pusat. Sedangkan sisanya masih proses administrasi untuk pembayaran.

"Saya baru denger adanya kasus pembebasan lahan tol di Tanah Tinggi ini sampai ke pengadilan. Setahu kami memang dari sekitar 640 bidang lebih, baru sekitar 550 bidang yang dibayar," terang Hadi Ismanto kepada jurnaltangerang.co. (PUT)