Silpa BKPSDM Sebesar Rp32 Miliar Ternyata Cuma Titipan

Banten

Silpa BKPSDM Sebesar Rp32 Miliar Ternyata Cuma Titipan

Administrator | Senin, 29 Maret 2021

Sekretaris BKPSDM Kabupaten Tangerang saat memberi penjelasan kepada wartawan terkait Silpa Rp 32 miliar yang menjadi sorotan dewan.

TIGARAKSA, (JT) - Dewan Pewakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang menyoroti adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sebesesar Rp 32 Miliar. Ternyata, Silpa ini berasal dari tidak terserapnya gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) Tahun 2020.

Sekretaris BKPSDM Kabupaten Tangerang Ratnawati menyampaikan, lembaganya tidak memiliki anggaran sebesar itu setiap tahun anggaran. Hanya saja pada Tahun 2020, BKPSDM diditipi anggaran untuk gaji P3K sebesar Rp32 miliar. Karena para tenaga P3K ini baru di berikan surat keputusan (SK) pada awal Januari 2021, maka anggaran gaji itu tidak terserap.

"Semestinya anggaran itu ada di masing-masing dinas terkait yang memiliki P3K. Dinas terbesar adalah Dinas Pendidikan dan Kesehatan. Tapi anggarannya dititipkan ke BKPSDM sehingga dikatakan Silpa BKPSDM," ujar Ratnawati kepada jurnaltangerang.co, Jumat (26/3/2021).

Menurutnya, BKPSDM sudah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk membahas masalah ini. Sehingga, anggaran itu dialokasikan kepada masing-masing dinas seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan serta dinas lainnya.

Ratnawati merinci dari 681 P3K se Kabupaten Tangerang, sebanyak 567 diantaranya berada di Dinas Pendidikan yang merupakan tenaga pendidik dan kependidikan. Sementara sisanya sebanyak 114 orang tersebar di Dinas Kesehatan dan dinas-dinas lainnya.

"Masing-masing P3K diberikan gaji sebesar Rp 3.500.000 per bulan ditambah tunjangan dan lain-lain. Saya sudah koordinasi dengan DPKAD agar anggaran tesebut diserap oleh masing-masing dinas," imbuhnya.

Mantan Kabid di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini menambahkan, pihaknya akan menjelaskan soal Silpa ini kepada pimpinan dan anggota DPRD saat evaluasi SKPD. Karena BKPSDM sendiri anggaranya tidak mencapai Rp 20 miliar pertahun anggaran. Jadi tidak mungkin ada Silpa hingga Rp32 Miliar.

"Ini akan menjadi pembahasan kami dengan DPRD saat evaluasi. Semuanya sudah clear, karena sudah diselesaikan oleh BPKAD," tandasnya. (PUT)