Tunggakan Premi PBPU Capai Rp33,8 Miliar

Banten

Tunggakan Premi PBPU Capai Rp33,8 Miliar

Administrator | Selasa, 17 November 2015

SERPONG - Peserta BPJS Kesehatan PBPU (pekerja bukan penerima upah) atau disebut peserta mandiri banyak yang menunggak membayar iuran premi kepesertaan. Tunggakan ini mulai 1 bulan hingga 22 bulan. Sehingga mengancam keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Berdasarkan data BPJS Kesehatan Kota Tangsel, sejak dimulainya program tersebut hingga sampai bulan Oktober tunggakan iuran premi peserta mandiri mencapai Rp.33,8 miliiar dari 155.903 jumlah peserta yang menunggak.

Kepala BPJS Kesehatan Kota Tangsel Risman mengatakan, tunggakan iuran premi disebabkan beberapa faktor. Di antaranya, peserta tidak tertib dalam membayar iuran secara rutin. Padahal dalam UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial padahal aturan sudah jelas untuk pembayaran iuran BPJS kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Lewat tanggal 10 dikenakan denda 2 persen dari jumlah iuran yang tertunggak.

“Banyaknya hanya mendaftar dan mempergunakan BPJS Kesehatan saat kondisi tertentu saja. Namun, premi bulan berikutnya tidak dibayarkan,” ungkap Risman, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (16/11/2015).

Kata dia, berbagai alasan peserta mandiri yang tidak membayar premi. Seperti, membayar di kantor BPJS dan di Bank jauh dan antri. Untuk mempermudah pembayaran, BPJS Kesehatan sudah bekerjasama dengan Indomart dan Alfamart untuk melayani pembayaran premi.

“Kami juga menyediakan mobile care atau mobil keliling yang melayani pembayaran premi. Selain itu, dalam waktu dekat ini akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia,” katanya.

Untuk mengetahui hak dan kewajiban peserta mandiri serta meminimalisir tunggakan, sambung Risman, pihaknya juga mengeber sosialisasi ke pada masyarakat koordinasi puskesmas di seluruh Kota Tangsel. Selain itu, mendorong Pemkot Tangsel untuk mengimbau kepada masyarakat agar rutin membayar premi.

“cakupan semesta paling lambat 1 januari 2019 sebagai warga negara indonesia wajib menjadi peserta BPJS kesehatan kartu indonesia sehat kalau gotong royong, semua tertolong," pungkasnya. (elo)