Wakil Bupati Tangerang Minta DPRD Cepat Sahkan Raperda LKPJ Bupati

Banten

Wakil Bupati Tangerang Minta DPRD Cepat Sahkan Raperda LKPJ Bupati

Administrator | Rabu, 28 Juli 2021

Wakil Bupati Tangerang H Mad Romli saat mendampingi Ketua DPRD Kholid Ismail pada rapat pembahasan Raperda LKPJ Bupati 2020.

JAKARTA, (JT) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang bersama eksekutif kembali melakukan pembahasan Raperda LKPJ Bupati Tahun 2020. Pembahasan yang digelar di Royal Palm Hotel Cengkareng, Senin, (26/07/21) malam ini dipimpin langsung oleh ketua DPRD dan Wakil Bupati Tangerang.

Rapat dibuka langsung oleh Ketua DPRD, Kholid Ismail, diikuti oleh semua unsur pimpinan DPRD, Sekda dan perwakilan OPD di Lingkungan Pemkab Tangerang baik secara langsung maupun daring.

Wakil Bupati Tangerang berharap Perda Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 benar-benar berkualitas.

"Mari kita pergunakan kesempatan ini secara optimal agar menghasilkan Perda yang berkualitas," ujar Mad Romli dalam sambutannya.

Mad Romli mewakili ekesekutif mengapresiasi kinerja DPRD yang telah menjalankan fungsinya sehingga predikat WTP kembali diraih oleh Pemkab Tangerang. Selain itu juga mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh jajaran DPRD terhadap program-program pemkab yang dijalankan.

"Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kembali saya sampaikan kepada pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, atas apresiasi dan dukungannya terhadap pelaksanaan program-program pembangunan di Kabupaten Tangerang", tutur Mad Romli.

Wakil Bupati Tangerang juga minta DPRD Kabupaten Tangerang agar Raperda Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 supaya cepat disahkan sehingga tidak berlarut-larut.

"Saya beserta jajaran eksekutif Pemerintah Kabupaten Tangerang berharap kepada dewan yang terhormat dapat memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 sehingga dapat ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dalam waktu yang tidak terlalu lama sesuai dengan tenggat waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan," pungkasnya. (PUT)